Joni Hermanto
TANAH DATAR - Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM hadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dari Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA. yang menjabat sejak Agustus 2019 yang lalu kepada Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara V dan Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Yang digelar pada, Jumat (23/9) di Auditorium Lt.4 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Jln. Khatib Sulaiman No. 54 Padang.
Pada acara tersebut juga hadir Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah beserta Forkompimda Provinsi Sumbar, Pimpinan DPRD Provinsi Sumbar H. Suwirpen Suib, Bupati dan Walikota se-Sumatera Barat, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Kepala Kantor Instansi Vertikal dan seluruh mitra kerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan undangan lainnya.
Dikesempatan itu Bupati Eka menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang lama Yusnadewi yang selama ini telah membina Pemkab Tanah Datar dalam menggunakan anggaran APBD sehingga mendapatkan capaian tertinggi.
"Alhamdulillah, tentunya bagi Tanah Datar ini sangat spesial karena sampai saat ini kita telah berhasil menerima predikat opini WTP sebanyak 10 kali berturut-turut. Puncaknya kita Kabupaten Tanah Datar seminggu yang lalu menerima penghargaan langsung dari Kementerian Keuangan RI atas capaian ini, " ujar Eka Putra.
Bupati Eka Putra juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada bapak Arif Agus yang kini menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang baru.
"Kita ucapkan selamat datang di Sumatera Barat kepada bapak Arif Agus dan selamat menjalankan tugasnya yang baru. Kita berharap, khususnya Pemkab Tanah Datar kedepan bisa selalu berkomunikasi dengan pihak BPK Perwakilan sehingga kerjasama yang telah terjalin selama ini tetap terjaga dan semakin baik, " pungkasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya. Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang lama atas bimbingan dan dukungan dari BPK Perwakilan Sumbar baik kepada Pemprov maupun kepada Kabupaten/Kota se-Sumatera.
"Puncaknya baru beberapa hari lalu Pemprov Sumbar bersama Kabupaten Tanah Datar menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas capaian 10 kali berturut-turut mendapatkan opini WTP, " ujar Gubernur.
Kedepan, Gubernur Mahyeldi juga mengharapkan hal yang sama kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang baru saja dilantik.
"Keberadaan BPK ini juga akan memperlancar kita semuanya masuk surga, sebab Kepala dan segenap jajaran BPK selalu mengingatkan kita semua agar menggunakan anggaran belanja daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan Alhamdulillah Pemprov dan juga Kabupaten/Kota se-Sumatera menyadari hal ini, " kata Mahyeldi.
Untuk itu Kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih atas bimbingan, dukungan dan bantuannya selama ini. "Ke depan kami harapkan sinergitas dan kerjasama ini terus berlanjut dan semakin baik demi membangun Sumatera Barat, " tutur Mahyeldi mengakhiri sambutannya.
Sementara Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA, CFRA, yang memimpin acara serah terima jabatan tersebut mengatakan pergantian Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 235/K/X-X.3/08/2022. Yusnadewi selanjutnya akan mengemban tugas sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung.
"Proses mutasi, rotasi yang BPK lakukan ini merupakan sebuah proses yang alami bagi setiap organisasi. Mutasi ini dilakukan tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kebutuhan organisasi, tetapi juga diharapkan dapat menjadi penyegaran dan pendorong semangat bagi para pejabat terkait untuk meningkatkan kinerjanya di unit kerjanya yang baru, " terang Dori.
Lebih lanjut dikatakan Dori, selama menjabat sebagai Kepala Perwakilan, Yusnadewi telah berhasil mendorong pengelolaan keuangan Pemda menjadi lebih baik. "Ini terlihat dari meningkatnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada entitas di lingkungan BPK Provinsi Sumatera Barat. Untuk Tahun 2022, 19 entitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah meraih opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021, sedangkan satu entitas meraih opini WDP atas LKPD, " tambahnya.
Dori juga mengatakan bahwa sesuai dengan amanat dan mandat konstitusi yang diberikan kepada BPK RI, BPK akan terus berupaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara. Hal tersebut sejalan dengan Visi BPK yaitu “Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat, untuk mencapai tujuan bernegara”.
Lebih jauh Dori menjelaskan bahwa mencermati tuntutan masyarakat saat ini, Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. "Saat ini, wujud transparansi dan akuntabilitas tersebut tercermin dalam opini BPK atas penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, " jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Dori juga menyampaikan pertanggungjawaban keuangan yang memperoleh opini WTP akan lebih baik apabila disertai dengan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, maupun pelayanan kepada masyarakat.
Di akhir sambutannya, Dori menyampaikan dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, sejak Tahun 2020 BPK telah menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi. (JH)
Afrizal 
