Buka Rakor Fkp, Wabup Richi Aprian Harapkan Regsosek Mampu Menjadi Data Rujukan Pemerintah

TANAH DATAR - Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait hasil pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022 dianggap strategis untuk membangun satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan Wakil Bupati (Wabup)Tanah Datar Richi Aprian, SH. MH. saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut, di Aula Kantor Bupati, Pagaruyung, Senin (17/4/2023).

Baca juga: Gubernur Mahyeldi Bahas Jalan Tol, Karbon hingga Honorer

"Regsosek ini diharapkan dapat menangkap dinamika kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi data rujukan pemerintah, tidak hanya untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, tetapi bermanfaat dalam berbagai program pembangunan pemerintah agar lebih terarah dan tepat sasaran, " ujar Wabup Richi.

Menurut Wabup Richi Aprian, pelaksanaan FKP hasil pendataan awal Regsosek itu, dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk keberhasilannya dilapangan.

Baca juga: Turun Dari Pesawat Indonesia 1, Presiden Jokowi Disambut Gubernur Sumatera Utara

"Kita tidak bisa berkerja sendiri, ini harus ada kolaborasi semua pihak, sehingga pada akhirnya keberhasilan finalisasi pendataan Regsosek, adalah hasil yang diwujudkan secara bersama, " ujarnya.

Wabup Richi Aprian menambahkan melalui FKP akan terbangun komunikasi yang baik antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan masyarakat sehingga informasi, kehadiran, klarifikasi, konfirmasi dan pertanyaan legitimasi didapat secara murni untuk kepentingan pendataan Regsossek.

Baca juga: Pemprov Sumbar Tes Urine Seluruh Pejabat, Pastikan Bebas Narkoba

"Tentu ini, akan menghasilkan daftar masyarakat yang diverifikasi kelompok kesejahteraannya. Dan, menjadi dasar untuk rekomendasi pemutakhiran data Regsossek selanjutnya, " ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Tanah Datar Chardiman mengatakan tujuan Rakor FKP tersebut, untuk menyampaikan konsep, definisi dan tata cara pengisian kusioner yang akan digunakan hasil pendataan Regsosek.

Baca juga: Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan Regsosek juga bertujuan untuk membuat data yang berkualitas, guna meningkatkan berbagai layanan pemerintah seperti bantuan sosial, administrasi kependudukan dan lain sebagainya.

"Ragsosek memberikan data pengelompokan kesejahteraan masyarakat, apakah sangat miskin, miskin, rentan miskin atau pun tidak miskin. Dari data tersebut akan membantu pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, " ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Perantau Minang Kompak agar Tidak Diremehkan dan Dilecehkan

Hadir pada saat itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Abdul Hakim, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Wali Nagari se Kabupaten Tanah Datar dan tamu undangan lainnya. (JH)